Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana berkolaborasi untuk mempercepat normalisasi sungai. (dok Pemprov Jateng)AKSARAKINI.COM – Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang kini memasuki tahap penanganan darurat sekaligus persiapan solusi jangka panjang.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkolaborasi untuk mempercepat normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga proses pembebasan lahan guna pelebaran aliran sungai.
Upaya tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa banjir yang sebelumnya merendam sejumlah wilayah di Semarang mulai dapat diatasi. Penutupan sementara pada titik tanggul yang jebol telah dilakukan sebagai langkah darurat untuk mencegah air kembali meluap ke permukiman warga.
“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan program besar berupa normalisasi dan pelebaran Sungai Plumbon yang akan dilakukan bersamaan dengan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga risiko banjir ke depan bisa diminimalisir,” ujarnya.
Selain penanganan infrastruktur, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Bantuan berupa makanan, air bersih, pakaian, dan kebutuhan harian lainnya terus disalurkan kepada warga yang mengungsi maupun tinggal sementara di rumah kerabat.
“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kalau masih kurang nanti akan kami tambah,” tegas Suharyanto.
BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya dinilai sudah tidak aman ditempati. Sementara itu, warga yang memilih tinggal bersama keluarga atau saudara akan menerima bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan untuk setiap kepala keluarga hingga hunian tetap selesai dibangun.
“Nanti warga yang tidak memilih huntara akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelasnya.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebutkan terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Ia mengapresiasi gerak cepat petugas gabungan dari BPBD, DPU, Damkar, hingga BBWS yang langsung melakukan pembersihan pascabanjir.
“Proses pembersihan berjalan cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah,” katanya.
Meski demikian, Agustina menegaskan pemerintah masih berfokus memastikan rumah warga benar-benar layak untuk ditempati kembali, termasuk memeriksa kondisi peralatan rumah tangga yang sebelumnya terendam banjir.
Pemkot Semarang juga mulai mendata kebutuhan hunian sementara maupun relokasi permanen bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir.
“Kami akan rapat koordinasi untuk memastikan berapa rumah yang benar-benar harus direlokasi dan bagaimana penanganannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto mengungkapkan kapasitas Sungai Plumbon saat ini sudah tidak mampu menampung debit air akibat kondisi sungai yang semakin menyempit serta kerusakan di kawasan hulu.
Menurutnya, penanganan yang dibutuhkan bukan hanya normalisasi, melainkan pelebaran sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter.
“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” katanya.
BBWS mencatat sejak 2024 telah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran sungai. Sisa lahan lainnya akan kembali diajukan melalui anggaran pemerintah pusat.
Sudarto menambahkan, Sungai Plumbon telah mengalami tujuh kali banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini menjadi bukti bahwa penanganan permanen harus segera dilakukan,” tegasnya.
Adapun panjang Sungai Plumbon yang direncanakan untuk dinormalisasi mencapai sekitar 22 kilometer dengan fokus penanganan pada 18 titik tanggul yang kerap mengalami limpasan air dan jebol.***
Pos Terkait
Pos Terbaru
