Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. (dok Pemprov Jateng)AKSARAKINI.COM– Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang paling siap dalam menjalankan skema pemerintah pusat untuk merealisasikan program tiga juta rumah.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database tanahnya paling bagus,” kata Fahri saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen di Kota Semarang, Senin, 18 Mei 2026.
Menurut Fahri, ketersediaan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah menjadi hal penting agar program tiga juta rumah dapat berjalan secara optimal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung program pemerintah pusat guna mengurangi angka backlog perumahan di wilayahnya.
Ia mengatakan backlog perumahan masih menjadi persoalan besar di Jawa Tengah. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, sisa backlog perumahan di provinsi tersebut mencapai 1.051.656 unit.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ujarnya.
Taj Yasin menjelaskan, Pemprov Jateng terus melakukan berbagai intervensi melalui dukungan APBD Provinsi berupa bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan sosial. Pada 2025, penanganan rumah mencapai 17.510 unit, sedangkan pada 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit.
Untuk realisasi KPR FLPP Tahun 2025, Jawa Tengah mencatat capaian 24.470 unit dengan nilai Rp2,9 triliun sehingga menempatkan provinsi tersebut di posisi kedua nasional. Sementara pada periode Januari hingga April 2026, realisasi KPR FLPP mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada di peringkat ketiga nasional.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga menerapkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta BPHTB sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi kebijakan PBG nol rupiah di Jawa Tengah tercatat mencapai 14.123 unit, sedangkan pembebasan BPHTB mencapai 1.320 unit.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Taj Yasin.
Pemprov Jawa Tengah juga mendukung penuh Program Nasional 3 Juta Rumah dan program daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni”. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” yang berbasis kolaborasi dan gotong royong.
Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi dan bencana, serta pengembangan rumah apung sebagai solusi bagi kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob.***