DPRD Semarang Soroti Pendapatan Triwulan I, Diskon PBB Jadi Andalan Dongkrak PAD

Lingkar.co – Realisasi pendapatan daerah pada awal tahun 2026 di Kota Semarang dinilai belum optimal. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Semarang, mengingat banyak program pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran besar.

Wakil DPRD Kota Semarang, Suharsono, menyebut bahwa periode awal tahun, khususnya Januari hingga April, memang kerap menjadi tantangan dalam pencapaian target pendapatan daerah.

“Memang tantangan kita sekarang ini di awal tahun, biasanya medio Januari sampai April itu rata-rata pendapatannya belum bisa maksimal,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Untuk mendorong percepatan pendapatan, DPRD mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 10 persen sejak Maret hingga Mei 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Kami mengapresiasi pemerintah kota adanya diskon pajak PBB sejak awal Maret sampai nanti Mei dengan diskon 10 persen. Saya kira itu salah satu upaya untuk mendorong percepatan pendapatan,” jelas Suharsono.

Ia menegaskan, optimalisasi pendapatan daerah sangat penting untuk mendukung berbagai program prioritas yang telah direncanakan pemerintah. Mulai dari perbaikan infrastruktur seperti jalan dan penerangan, hingga program operasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Ketika nanti pendapatannya signifikan masuk di kas daerah, harapannya itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

Selain itu, ketersediaan anggaran di awal tahun juga berpengaruh pada kelancaran proses lelang proyek pembangunan. Jika kas daerah belum memadai, maka jadwal pelaksanaan program berpotensi mengalami pergeseran.

“Kalau ketersediaan dana di kas daerah sudah mencukupi, itu lebih leluasa di awal untuk dilakukan lelang. Tetapi kalau belum memadai, mau tidak mau harus bergeser waktunya,” tambahnya.

Terkait kondisi kas daerah pada triwulan pertama, DPRD mendorong adanya pengawasan intensif terhadap capaian pendapatan di setiap periode. Hal ini penting agar program-program prioritas dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Kita merekomendasikan supaya melakukan pengawasan secara intensif, pencapaian pendapatan triwulan pertama sampai keempat harus dipantau,” tegasnya.

Dengan pemantauan yang terukur, pemerintah diharapkan dapat menentukan program prioritas yang bisa segera dijalankan tanpa harus menunggu lama. Selain itu, transparansi kepada masyarakat juga menjadi hal penting agar publik mengetahui perkembangan program pembangunan.

Disisilain, Suharsono juga menyinggung terkait program bantuan operasional sebesar Rp25 juta yang dinantikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa dana tersebut pada prinsipnya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat, meskipun secara teknis pelaksanaannya berada di dinas terkait.

“Secara aturan, dana Rp25 juta itu memang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Tapi secara teknis nanti dikonfirmasi ke dinas terkait,” ujarnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, DPRD berharap pendapatan daerah Kota Semarang dapat meningkat signifikan pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bisa segera direalisasikan secara optimal. ***