
AKSARAKINI.COM – Pelaksanaan anggaran tahun berjalan memasuki fase akhir. Kondisi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang lebih realistis dalam menjalankan proyek fisik yang masuk Perubahan APBD (P-APBD).
DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memilah program pembangunan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan. Proyek yang membutuhkan pengerjaan panjang dinilai tidak perlu dipaksakan apabila berpotensi tidak selesai hingga akhir tahun.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan penyesuaian waktu menjadi hal penting agar pelaksanaan program tidak justru menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Untuk program pembangunan di perubahan ini harus disesuaikan dengan sisa waktu yang ada. Proyek yang membutuhkan proses panjang dan waktu lama pasti dievaluasi oleh TAPD. Jangan sampai dipaksakan, nanti malah tidak terserap dan tidak selesai sehingga menjadi temuan di kemudian hari. Kita tentu tidak menghendaki hal seperti itu,” tegas Pilus, sapaan akrabnya, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, DPRD tidak ingin pelaksanaan proyek hanya mengejar serapan anggaran tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan dan kemampuan menyelesaikan kegiatan sesuai batas waktu.
Di sisi lain, DPRD juga menilai langkah Pemkot Semarang melakukan rasionalisasi dan penyesuaian target dalam postur P-APBD merupakan keputusan yang realistis.
Pilus menyebut keseimbangan antara target pendapatan dan belanja perlu dijaga agar kondisi keuangan daerah tetap sehat hingga penghujung tahun.
“Antara target pendapatan dan belanja itu memang harus seimbang. Kemarin ada penyesuaian rasionalisasi karena ada kekhawatiran dari Pemkot kalau alokasi belanja di sisa lima hingga enam bulan ke depan tidak menutup target. Jadi dikonsolidasikan ke dalam agar targetnya tidak terlalu timpang. Itu wajar ketimbang dipasang terlalu besar tapi tidak menutup,” bebernya.
Setelah P-APBD disahkan, DPRD Kota Semarang memastikan fungsi pengawasan akan diperkuat. Legislator akan memantau pelaksanaan program yang telah disepakati bersama dalam rapat paripurna.
Pilus berharap seluruh program dapat dijalankan secara konsisten sehingga anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Harapannya pemerintah harus konsisten melaksanakan program-program yang sudah disahkan di paripurna ini. Fungsi kontrol kami semuanya juga akan ikut mengawasi di lapangan agar masyarakat bangga dengan hasil yang dibiayai oleh APBD, karena anggaran ini kan dari rakyat juga,” jelasnya.
DPRD juga mendorong agar persoalan keterbatasan waktu pelaksanaan tidak kembali terjadi pada pembahasan anggaran berikutnya.
Menurut Pilus, penjadwalan pembahasan materi anggaran bersama Badan Musyawarah (Bamus) perlu disiapkan lebih awal agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan program.
“Harapan kami ke depan penjadwalan pembahasan materi bisa disiapkan lebih awal dan waktunya lebih longgar. Jangan sampai pengerjaannya terkesan kejar-kejaran dengan batas waktu akhir tahun, sehingga kualitas pembangunan tetap terjaga dengan baik,” tandasnya.(**)