AKSARAKINI.COM – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan dinamika politik lebih cepat dari Pemilu 2029 mendapat sorotan dari kader Gerindra di Kota Semarang.

Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Gerindra, Herlambang Prabowo Setio Adji, meminta semua pihak berhati-hati menyampaikan wacana politik yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum Pemilu 2029.

Menurut Herlambang, pernyataan semacam itu berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini seharusnya diberikan ruang untuk fokus menjalankan program pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

“Saya pikir pernyataan Budi Arie ini tidak pas. Bisa menjadi pernyataan yang provokatif karena seakan-akan membangun wacana di publik bahwa pemerintahan ini tidak akan bisa sampai 2029,” kata Herlambang di Semarang.

Herlambang menegaskan masa jabatan presiden dan wakil presiden memiliki landasan konstitusional. Karena itu, wacana mengenai kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum jadwal pemilu, menurutnya, perlu disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi politik yang jelas.

“Jangan sampai asumsi publik menjadi liar. Apalagi yang dibicarakan adalah persoalan kekuasaan, sementara pemerintah sekarang sedang fokus melakukan pembenahan dan menjalankan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa pernyataan Budi Arie tersebut disampaikan dalam sebuah forum yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Herlambang, kondisi itu dapat menimbulkan berbagai tafsir politik di tengah masyarakat. Terlebih, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Joko Widodo saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo.

“Apakah mereka lupa bahwa Gibran juga bagian dari pemerintahan yang sekarang? Kalau kemudian muncul wacana pemerintahan Presiden Prabowo tidak sampai 2029, publik tentu bisa bertanya, sebenarnya arah pembicaraan ini ke mana,” katanya.

Herlambang mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kritik perlu dibedakan dengan pernyataan yang berpotensi membangun persepsi mengenai perubahan kekuasaan tanpa dasar yang jelas.

“Mengkritisi itu hal yang wajar dan tidak ada persoalan. Tetapi ketika muncul statement yang kemudian dianggap provokatif dan membikin persepsi publik ke arah yang tidak jelas, itu yang kami sayangkan,” ujarnya.

Ia meminta Budi Arie tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai upaya membangun persepsi bahwa pemerintahan yang sah sedang berada dalam ancaman.

Menurut Herlambang, pemerintah saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tekanan ekonomi global hingga dampak konflik internasional yang berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia.

“Pemerintah sedang mencoba menata semuanya agar berjalan dengan baik. Fokus pada pembangunan, penataan ekonomi, termasuk bagaimana menjaga kepentingan nasional. Semua itu tidak bisa diselesaikan seperti membalikkan telapak tangan,” katanya.

Meski menyampaikan kritik, Herlambang mengatakan hingga kini belum ada instruksi dari struktur Partai Gerindra untuk melakukan aksi maupun gerakan politik tertentu.

Ia menegaskan kader Gerindra tetap mengikuti mekanisme dan arahan organisasi.

“Sampai saat ini belum ada petunjuk secara internal, baik dari DPP, DPD maupun DPC. Kami terikat pada struktur kepartaian,” ujarnya.

Namun, Herlambang mengaku tetap mencermati perkembangan politik nasional. Ia berharap situasi tidak semakin panas akibat narasi yang dinilai tidak proporsional.

“Kami tentu menahan diri dan melihat situasi yang berkembang. Tetapi jangan sampai situasi ini justru diperpanas oleh sesuatu yang menurut kami tidak pada tempatnya,” katanya.

Herlambang juga menyinggung berbagai tuntutan politik yang berkembang di masyarakat, termasuk desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Menurutnya, tuntutan terhadap kebijakan tertentu seharusnya tetap dibahas dalam koridor substansi kebijakan dan tidak bergeser menjadi spekulasi mengenai pergantian pemerintahan.

“Kalau bicara pengesahan undang-undang perampasan aset, silakan dibicarakan secara terbuka. Partai mana yang mendukung dan mana yang menolak, bisa dilihat. Tetapi jangan kemudian isu itu bergeser dan di media sosial berkembang menjadi seolah-olah ada agenda untuk mengganti pemerintahan yang sah,” ujarnya.

“Kalau memang ada kritik terhadap pemerintah, silakan disampaikan. Tetapi jangan membangun situasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya apakah ada keinginan agar pemerintahan yang sah ini jatuh sebelum waktunya,” tegas Herlambang.

Pernyataan Herlambang muncul setelah beredar video yang memperlihatkan Budi Arie membahas kemungkinan perubahan dinamika politik sebelum Pemilu 2029.

Dalam video tersebut, Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Joko Widodo. Ia menyebut memiliki insting bahwa perkembangan politik dapat bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.

“Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029-Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie dalam video tersebut.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons seruan “siap” dari peserta forum.

Budi Arie selanjutnya mengaitkan pandangannya dengan sejumlah kondisi sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Ia menyinggung keresahan ekonomi serta aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia juga membandingkan situasi tersebut dengan dinamika politik menjelang Reformasi 1998, ketika jadwal pemilu mengalami percepatan.

“Saya pengalaman dengan gerak sejarah. Ini ada abnormal di masyarakat saat ini,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, kondisi tertentu dapat membuat perkembangan politik bergerak di luar skenario yang telah diperkirakan. Ia menyebutnya sebagai kemungkinan “patahan sejarah”.

“Potensi itu bukan tidak ada. Sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” katanya.

Budi Arie kemudian menegaskan bahwa pernyataannya dimaksudkan untuk membuka kemungkinan skenario politik lain kepada para relawan.

“Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja supaya berpikir jangan hanya sekadar berpikir 2029, harus ada pikiran alternatif manakala terjadi percepatan,” ujarnya.(**)