AKSARAKINI.COM – Ketersediaan air bersih dan sanitasi menjadi perhatian Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP UNDIP) 2026 dalam kajiannya di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua.

Untuk mendapatkan gambaran kondisi di lapangan, TEP UNDIP tidak hanya berdiskusi dengan pemerintah daerah, tetapi juga turun langsung menggali pengalaman dan kebutuhan masyarakat.

Rangkaian kajian tersebut diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) 1 bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Keerom pada Senin (3/8/2026).

FGD menjadi forum untuk menyamakan data dan pemahaman terkait kondisi infrastruktur dasar, khususnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sanitasi air limbah domestik di Kawasan Transmigrasi Senggi.

Dalam pertemuan tersebut, TEP UNDIP bersama Pemkab Keerom membahas kondisi sarana dan prasarana yang telah tersedia, kendala pelayanan, potensi pengembangan kawasan, serta kebutuhan masyarakat.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Keerom, Ferry Amo, S.IP., mengatakan kolaborasi dengan TEP UNDIP penting untuk menghasilkan kajian yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

“FGD ini menjadi langkah penting untuk menyatukan pemahaman dan kebutuhan antar pihak, khususnya dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Kawasan Transmigrasi Senggi,” kata Ferry.

Ia menambahkan, Pemkab Keerom mendukung proses pengumpulan data dan survei lapangan yang dilakukan tim. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengarkan Aspirasi Warga

Setelah berdiskusi dengan pemerintah daerah, tim TEP UNDIP melakukan pemetaan lapangan di Kampung Woslay Satuan Permukiman (SP) 1.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pola pemanfaatan air, kondisi sanitasi rumah tangga, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Salah satu warga Kampung Woslay SP 1, Martina, mengungkapkan bahwa air memiliki peran penting dalam hampir seluruh aktivitas rumah tangga.

“Air sudah menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, mencuci hingga membersihkan lingkungan rumah. Pada kondisi tertentu, keterbatasan kualitas maupun ketersediaan air menyebabkan kami harus menyesuaikan penggunaannya dengan sumber air yang tersedia,” ujarnya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan PHBS sangat berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dasar.

Masyarakat membutuhkan akses terhadap air yang aman, jamban yang layak, serta lingkungan yang sehat agar kebiasaan hidup bersih dapat diterapkan secara konsisten.

Selain persoalan ketersediaan air, tim juga melihat pentingnya edukasi dan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Pengelolaan sampah, pencegahan genangan air limbah domestik, serta kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperkuat.

TEP UNDIP menilai edukasi PHBS tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan. Edukasi perlu berjalan bersamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat.

Data Pemerintah Dipadukan dengan Suara Warga

Hasil diskusi dengan pemerintah daerah dan temuan dari masyarakat kemudian menjadi bahan bagi TEP UNDIP untuk menyusun rekomendasi pembangunan SPAM dan sanitasi.

Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan dan merawat sarana yang dibangun.

Integrasi antara data pemerintah dan aspirasi warga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Transmigrasi Senggi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, TEP UNDIP berkomitmen mendorong perencanaan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan edukasi PHBS yang berbasis kondisi nyata di lapangan.

Kajian ini juga sejalan dengan sejumlah target Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi, SDG 3 mengenai kesehatan dan kesejahteraan, SDG 11 tentang kawasan permukiman yang inklusif dan layak huni, serta SDG 17 mengenai kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. (**)