Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. (dok Pemprov Jateng)AKSARAKINI.COM — Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menilai persoalan utama tidak semata terletak pada menu makanan, melainkan pada ketepatan distribusi dan waktu konsumsi.
Ia mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa ratusan penerima manfaat tersebut. Menurutnya, kasus keracunan dalam program pangan massal kerap berkaitan dengan manajemen waktu yang kurang tepat.
“Biasanya yang keracunan itu karena pengaturan jadwalnya kurang tepat. Makanan ini ada masa konsumsinya, jadi harus diantarkan tepat waktu dan langsung dikonsumsi,” ujar Taj Yasin, Selasa (21/4/2026).
Taj Yasin menjelaskan, makanan dalam program MBG memiliki batas waktu konsumsi yang harus diperhatikan secara ketat. Ia menilai keterlambatan distribusi atau kebiasaan menunda makan bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya peran sekolah dan pesantren dalam memastikan makanan dikonsumsi tepat waktu. Menurutnya, pendampingan terhadap siswa dan santri menjadi bagian penting dalam keberhasilan program tersebut.
“Jangan sampai makanan disimpan dulu, lalu dimakan di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taj Yasin menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada penyedia layanan MBG yang terbukti lalai. Ia menyebut sanksi dapat diberikan secara bertahap, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional dapur.
Ia juga mengungkapkan bahwa penindakan serupa pernah dilakukan sebelumnya di Jawa Tengah sebagai bentuk peringatan bagi penyedia layanan lainnya.
Sebelumnya, ratusan warga di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG yang didistribusikan pada Sabtu (18/4/2026).
Gejala mulai muncul keesokan harinya, meliputi mual, muntah, pusing, dan sakit perut. Total korban diperkirakan mencapai 187 orang, termasuk kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sebanyak 68 orang dilaporkan menjalani perawatan inap, sementara puluhan lainnya mendapat penanganan rawat jalan dengan pemantauan intensif.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, pemerintah telah menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi dan memasang garis polisi.
Dinas kesehatan setempat kini tengah melakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga dilakukan terhadap sistem produksi pangan, termasuk aspek kebersihan, lingkungan, dan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan sistem distribusi MBG agar kejadian serupa tidak terulang. ***
Pos Terkait
Pos Terbaru
