Pemprov Jateng dan PKK Gencarkan Pendampingan Ibu Hamil

AKSARAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Tengah terus memperkuat gerakan kolaboratif dalam mendampingi ibu hamil.

Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran program Kencan Bumil (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil) di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Selasa, 19 Mei 2026.

Program itu bertujuan memperkuat pencegahan stunting sekaligus menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui pendampingan intensif kepada ibu hamil.

Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Provinsi Jawa Tengah.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai penguatan gerakan bersama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

“Marilah kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan,” ujarnya.

Menurut Nawal, peluncuran Kencan Bumil yang dibarengi dengan SIM TP PKK menjadi langkah penting karena sistem informasi tersebut akan mempermudah organisasi menentukan prioritas dalam menangani berbagai isu strategis, termasuk penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Ia menjelaskan, pemanfaatan sistem informasi diharapkan mampu membuat pelayanan terhadap isu strategis, khususnya bagi ibu hamil, menjadi lebih terukur, cepat, dan adaptif.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, angka kematian ibu terus menunjukkan penurunan. Pada 2023 tercatat 438 kasus, turun menjadi 427 kasus pada 2024, lalu kembali menurun menjadi 337 kasus pada 2025. Hingga Triwulan I 2026, jumlah kasus AKI tercatat sebanyak 70 kasus.

Penurunan juga terjadi pada angka kematian bayi. Pada 2023 tercatat 4.612 kasus, turun menjadi 4.326 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 3.650 kasus pada 2025. Sementara hingga Triwulan I 2026, jumlah AKB tercatat sebanyak 799 kasus.

Nawal menyampaikan, TP PKK Jawa Tengah akan memfokuskan pendampingan ibu hamil pada tiga langkah utama, yaitu penjangkauan, peningkatan pengetahuan, dan pendampingan berkelanjutan.

“AKI ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, tiga hal ini menjadi fokus pendampingan pada masa kehamilan. Satu kader satu ibu hamil,” katanya.

Ia menambahkan, pendampingan tidak hanya dilakukan selama masa kehamilan, tetapi juga hingga masa pasca nifas dan pengurusan administrasi. Karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai unsur untuk mengawal kesehatan ibu hamil.

“Ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang pertama adalah kader-kader kesehatan, kemudian kader pos kesehatan, lalu kader-kader PKK. Tiga kader ini yang nanti akan berkolaborasi mengawal kesehatan ibu hamil,” jelasnya.

Nawal juga menyoroti bahwa persoalan kehamilan tidak hanya dipengaruhi faktor medis seperti hipertensi, eklamsia, perdarahan, infeksi, dan komplikasi lainnya, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta rendahnya literasi kesehatan keluarga.

Selain itu, ia memberi perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil penyandang disabilitas, ibu hamil usia anak, korban kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga ibu hamil dengan HIV. Menurutnya, tidak boleh ada kelompok yang terabaikan dalam mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil dan balita.

Nawal optimistis kolaborasi antara Pemprov Jawa Tengah, PKK, dan Posyandu mampu menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, sekaligus stunting. Ia menilai Jawa Tengah memiliki modal kuat berupa komitmen pemerintah, budaya gotong royong, dan jaringan kader kesehatan yang luas.

Data SIM PKK Jawa Tengah mencatat saat ini terdapat 212.823 unit PKK tingkat RT dan 452.426 Dasa Wisma. Selain itu, ada 49.149 unit Posyandu dan 268.357 kader Posyandu bidang kesehatan. Jumlah tersebut meningkat 18.725 kader dibandingkan tahun 2025.

“Kunci keberhasilan gerakan ini adalah kolaborasi dan inklusif. Kader menjadi ujung tombak di masyarakat, tenaga kesehatan sebagai penjamin mutu layanan, pemerintah daerah sebagai penguat kebijakan, dan keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi ibu hamil,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai edukasi menjadi faktor penting dalam pendampingan ibu hamil. Ia berharap program Kencan Bumil dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan ibu hamil dan langkah penanganannya.

“Dengan adanya Kencan Bumil masyarakat lebih teredukasi, pentingnya mengetahui bagaimana penanggulangannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Blora terhadap program prioritas PKK.

“Kami berharap keberadaan PKK ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Semoga sinergi antara pemerintah kabupaten se-Jawa Tengah dengan pemerintah provinsi dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Blora,” pungkasnya.

Peluncuran program berlangsung meriah dan dihadiri ribuan warga sejak pagi hari. Sejumlah layanan juga disediakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pameran pangan, hingga pelayanan administrasi kependudukan anak.***