Sungai Plumbon Jebol, Penanganan Darurat dan Permanen Disiapkan Pemerintah

AKSARAKINI.COM — Pemerintah menyiapkan langkah penanganan darurat hingga program jangka panjang menyusul jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Penanganan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi kejadian sekaligus mengikuti rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto di Kota Semarang, Selasa, 19 Mei 2026.

Suharyanto menjelaskan, kondisi banjir saat ini sudah tertangani dan air telah surut. BBWS Pemali-Juana juga telah melakukan langkah darurat dengan menutup sumber banjir. Penanganan sementara pada tanggul yang jebol sudah dilakukan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penanganan permanen.

“Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh masyarakat terdampak bencana telah mendapatkan penanganan yang baik. Warga yang mengungsi di rumah kerabat juga telah tercukupi kebutuhan dasarnya.

“Pemprov Jateng dan Pemkot sudah memberikan bantuan. Kami juga secara simbolis memberikan bantuan awal untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih dan sebagainya. Nanti kalau kurang akan kita tambah,” ujarnya.

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, pemerintah akan menyiapkan hunian bagi warga terdampak. Seusai rapat, Wali Kota Semarang akan menentukan lokasi dan menghitung kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara). BNPB akan membangun huntara tersebut, sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Jawa Tengah. Sementara warga yang tidak bersedia tinggal di huntara akan didata dan memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun.

“Baru kemudian dipikirkan soal hunian tetap, khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula, karena berpotensi terdampak bencana serupa,” jelas Suharyanto.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah provinsi telah memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dalam penanganan bencana mulai tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi. Karena itu, setiap terjadi bencana, seluruh organisasi perangkat daerah langsung bergerak cepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Seperti yang hari ini dilakukan di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, kemudian Dinas Ketahanan Pangan turun memberikan bantuan bahan pokok penting, Dinas PUPR memberikan bantuan alat,” katanya.

Bantuan yang disalurkan Pemprov Jateng secara simbolis oleh Ahmad Luthfi mencapai total Rp124 juta. Bantuan tersebut terdiri atas logistik makanan dan nonmakanan senilai Rp10,096 juta dari BPBD, logistik makanan dan nonmakanan senilai Rp73,039 juta dari Dinas Sosial, bantuan 1 ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp15,75 juta dari Dinas Ketahanan Pangan, paket obat-obatan senilai Rp11,77 juta beserta layanan dokter spesialis keliling (Speling) dari Dinas Kesehatan, serta tas dan perlengkapan sekolah senilai Rp13,35 juta dari Dinas Pendidikan.***