Ahmad Luthfi Siap Kawal Penanganan Sedimentasi Waduk Mrica ke Pemerintah Pusat

AKSARAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara kepada pemerintah pusat.

Langkah tersebut dilakukan karena kondisi sedimentasi waduk dinilai sudah cukup mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan dampak luas apabila tidak segera ditangani.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin, 18 Mei 2026. Pada forum tersebut, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengungkapkan sedimentasi Waduk Mrica telah mencapai sekitar 93 persen.

Menurut Amalia, persoalan tersebut tidak hanya berdampak bagi Banjarnegara, tetapi juga berpotensi memengaruhi wilayah lain di Jawa Tengah. Selain berfungsi sebagai pengendali air, sedimentasi disebut turut menyebabkan penurunan produksi energi dari waduk tersebut.

“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica,” katanya.

Selain persoalan Waduk Mrica, Banjarnegara juga menyoroti kondisi geografis wilayahnya yang sebagian besar rawan bencana. Kondisi tersebut membuat daerah itu membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait penataan wilayah dari hulu hingga hilir.

“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, penanganan kebencanaan di Banjarnegara juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah persoalan yang sebelumnya tertunda disebut telah berhasil diselesaikan selama satu tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong penanganan sedimentasi Waduk Mrica kepada pemerintah pusat. Ia menyebut Pemprov Jateng akan mengirim surat sekaligus mengawal persoalan tersebut.

“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi.

Menurutnya, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat perlu ditangani melalui kolaborasi lintas pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengambil peran sebagai penghubung agar persoalan di daerah dapat segera memperoleh tindak lanjut.

Luthfi menegaskan berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, perlu diselesaikan secara simultan melalui kerja sama antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan unsur terkait lainnya.***