162 Bencana Terjadi di Jateng Awal 2026, Pemprov Perkuat Sistem Mitigasi dan Penanganan

AKSARAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ratusan kejadian bencana melanda wilayahnya sepanjang awal tahun 2026. Dalam periode 1 Januari hingga 12 April 2026, total sebanyak 162 bencana terjadi, dengan dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Data tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat darurat, hingga pemulihan pascabencana.

“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis. Baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Taj Yasin Maimoen.

Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk memperkuat kesiapan logistik kebencanaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran saat terjadi bencana. Selain itu, peningkatan kapasitas daerah juga menjadi perhatian, baik dari sisi sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, isu bencana tanah bergerak turut menjadi sorotan. Fenomena ini terjadi di beberapa wilayah dengan dampak signifikan terhadap permukiman warga, seperti di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang.

Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, bencana tanah bergerak yang terjadi sejak awal Februari 2026 dilaporkan merusak ratusan rumah serta infrastruktur. Sementara di Kota Semarang, kejadian serupa berlangsung di wilayah Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang dalam rentang Februari hingga April 2026.

Menurut Wagub, bencana jenis ini memerlukan penanganan khusus karena dampaknya yang langsung menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memastikan bahwa persoalan hunian bagi korban akan segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegasnya.

Selain penanganan bencana tanah bergerak, rapat tersebut juga membahas langkah mitigasi lainnya. Di antaranya rencana pembangunan kolam retensi di wilayah Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak yang dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir rob.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan berbagai bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp2,76 triliun, program sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku usaha mikro kecil senilai Rp21,8 miliar, bantuan dari Baznas sebesar Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus nonfisik dari Kementerian PPPA sebesar Rp7,95 miliar.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Jawa Tengah berharap penanganan bencana dapat semakin optimal, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. ***