AKSARAKINI.COM — Kota Semarang dinilai telah memiliki kualitas pelayanan publik yang cukup baik. Namun, capaian tersebut dinilai baru menjadi modal awal untuk membawa Semarang bersaing dengan kota-kota besar di tingkat nasional maupun internasional.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Prof Teguh Yuwono, memberikan penilaian sekitar delapan terhadap kualitas pelayanan publik Kota Semarang.

Penilaian tersebut mencakup lima aspek, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan administrasi dan jaminan keamanan.

“Saya pikir kalau kita lihat dari lima indikator, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan administrasi dan jaminan keamanan, Semarang ada di angka delapan. Posisi Semarang cukup bagus dan modalitasnya juga cukup bagus,” ujar Prof Teguh dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang bertajuk Membuka Saluran Aspirasi Publik dalam Pembangunan di Studio FISIP Undip Semarang, Rabu (28/8/2026).

Meski mendapat penilaian positif, Prof Teguh mengingatkan Pemerintah Kota Semarang agar tidak terjebak pada rasa puas.

Menurutnya, standar keberhasilan Semarang sudah saatnya dinaikkan. Semarang tidak lagi cukup menjadikan kota dan kabupaten lain di Jawa Tengah sebagai tolok ukur.

Sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, Semarang dinilai harus mampu melihat persaingan dalam skala yang lebih luas.

“Kalau pembandingnya hanya kota-kota di Jawa Tengah, tentu Semarang mudah mengalahkannya. Pertarungan kita sekarang seharusnya dengan kota-kota lain di Indonesia dan dunia,” katanya.

Prof Teguh menyebut Bandung, Surabaya, Jakarta, Makassar hingga Denpasar sebagai sejumlah kota yang dapat dijadikan pembanding.

Menurutnya, perubahan perspektif tersebut akan mendorong pemerintah daerah berpikir lebih berani dalam menentukan arah pembangunan.

“Semarang harus mulai berpikir sebagai center of activities di tingkat nasional bahkan internasional. Cara berpikir kemajuannya harus lebih dramatis,” tegasnya.

Digitalisasi Pelayanan Harus Dipercepat

Prof Teguh juga menyoroti pentingnya percepatan digital governance dalam pemerintahan Kota Semarang.

Menurut dia, pertumbuhan penduduk dan semakin kompleksnya persoalan perkotaan membuat birokrasi tidak bisa terus bergantung pada mekanisme konvensional.

Jumlah penduduk yang mencapai sekitar 1,7 juta jiwa juga menunjukkan besarnya potensi aspirasi yang harus mampu dikelola pemerintah.

“Kalau satu orang punya satu aspirasi saja, sudah jutaan gagasan yang harus ditampung. Kalau satu orang punya tiga pemikiran, jumlahnya bisa mencapai hampir lima juta ide. Pemerintah harus punya saluran yang cepat,” ujarnya.

Ia menilai masyarakat kini memiliki banyak cara untuk menyampaikan persoalan secara langsung, terutama melalui media sosial.

Karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu menghubungkan laporan masyarakat dengan perangkat daerah yang berwenang secara cepat.

Persoalan banjir dan rob menjadi salah satu contoh. Warga dapat mengunggah kondisi di lapangan melalui media sosial dan menandai akun pemerintah.

Menurut Prof Teguh, informasi tersebut seharusnya dapat menjadi bagian dari sistem respons cepat pemerintah.

“Sekarang masyarakat bisa mengunggah kondisi rob atau banjir lewat media sosial, bisa tag pemerintah, lalu harus ada sistem yang langsung merespons. Birokrasi dituntut lebih cepat, digital dan akuntabel,” katanya.

Ia juga mendorong agar layanan administrasi yang tidak membutuhkan verifikasi langsung dapat dipindahkan ke sistem digital.

Masyarakat, menurutnya, tidak seharusnya selalu datang ke kantor pemerintah apabila kebutuhan layanan dapat diselesaikan melalui telepon genggam.

“Kalau bisa hanya melalui telepon genggam, kenapa masyarakat harus selalu datang dan bertemu? Kecuali memang menyangkut verifikasi atau kepastian hukum,” jelasnya.

Namun, digitalisasi juga harus dibarengi dengan kemudahan akses. Keberadaan aplikasi pemerintah tidak akan banyak berarti jika penggunaannya rumit dan responsnya lambat.

“Dunia sekarang ada di tangan melalui HP. Mungkin pemerintah sudah punya aplikasi, tetapi apakah cukup cepat dan mudah digunakan? Ini yang harus terus dievaluasi,” tambahnya.

Banjir dan Rob Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Persoalan banjir dan rob juga menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Semarang.

Prof Teguh berharap pemerintah memperkuat langkah antisipasi, terutama menghadapi perubahan musim yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan rob.

Ia menilai persoalan tersebut harus ditangani secara serius dan tidak sekadar menjadi masalah yang muncul berulang setiap tahun.

“Rob dan banjir ini seperti mata pelajaran yang pasti keluar bagi seorang wali kota. Saya berharap bisa segera diantisipasi, terutama oleh sektor-sektor yang menangani infrastruktur,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Prof Teguh menilai pembangunan ekonomi Semarang perlu diarahkan untuk menciptakan lebih banyak pusat pertumbuhan baru.

Ia mencontohkan kawasan Tembalang yang berkembang pesat karena keberadaan perguruan tinggi. Aktivitas pendidikan kemudian ikut mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Potensi serupa, menurutnya, dapat dikembangkan di kawasan lain.

“Tidak hanya Tembalang. Ada Sekaran dengan Unnes, kawasan Bendan dan sekitarnya dengan kampus Unika, kemudian Pedurungan dengan USM dan wilayah lainnya. Pemerintah harus memfasilitasi agar ekonomi tumbuh berdasarkan potensi kawasan,” katanya.

Dengan demikian, pembangunan Semarang tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi berkembang berdasarkan karakter dan potensi masing-masing wilayah.

DPRD Ingin Anggaran Lebih Berdampak

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan dialog dengan akademisi menjadi bagian dari upaya membuka ruang aspirasi publik.

Menurutnya, masukan dari kalangan akademisi diperlukan agar kebijakan pembangunan memiliki dasar pemikiran yang lebih objektif dan konstruktif.

“Ini wujud kebersamaan dan kolaborasi. Kami mengajak pemerintah kota bersama akademisi memberikan masukan yang konstruktif bagi kemajuan Kota Semarang,” kata Suharsono.

Ia mengatakan DPRD juga mendorong agar belanja pemerintah semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong berpartisipasi dalam pembangunan apabila dapat melihat manfaat nyata dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

Termasuk dalam hal memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

“Belanja untuk masyarakat harus tampak secara nyata dan menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan. Dengan begitu, optimisme masyarakat terhadap pembangunan juga akan tumbuh,” ujarnya.

Suharsono menambahkan, peningkatan pendapatan daerah harus dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja.

Pemerintah, kata dia, perlu membangun optimisme dalam menetapkan target pembangunan dan tidak sekadar menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran.

“Kami ingin kinerja pemerintah kota semakin baik. Ketika belanja untuk masyarakat signifikan dan manfaatnya terasa, optimisme untuk mencapai target pendapatan juga akan lebih besar,” pungkasnya. (**)