DPRD Apresiasi Sekolah Rakyat Semarang, Namun Minta Jumlah Guru Segera Ditambah

AKSARAKINI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengapresiasi Program Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi di Kota Semarang karena dinilai membuka akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Namun di balik fasilitas yang lengkap, Komisi D DPRD Kota Semarang menemukan pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, yakni keterbatasan jumlah guru, wali asuh, hingga layanan psikolog bagi siswa yang tinggal di asrama.

Temuan tersebut muncul saat Komisi D melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kamis (16/7/2026), sekaligus meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan kesiapan sarana prasarana.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menilai kehadiran Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami mengapresiasi Kota Semarang yang kini memiliki Sekolah Rakyat terintegrasi mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Ini menjadi bukti nyata negara hadir untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga menyediakan fasilitas penunjang yang layak, mulai dari ruang belajar, asrama, hingga kebutuhan makan para siswa.

“Fasilitasnya sangat baik. Kami melihat ruang kelas, asrama, hingga sistem pembelajarannya sudah disiapkan. Anak-anak juga makan bersama sehingga tumbuh rasa kebersamaan,” katanya.

Mualim juga mengapresiasi konsep pembinaan jangka panjang yang disiapkan pemerintah, termasuk pendampingan bagi lulusan agar memiliki peluang melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Di balik apresiasi tersebut, DPRD menilai rasio tenaga pendidik masih belum ideal. Saat ini Sekolah Rakyat menampung 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, sementara jumlah guru yang tersedia baru sekitar 20 orang.

Menurut Mualim, kondisi itu perlu segera diperkuat agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.

“Jumlah guru tentu perlu ditambah. Kami berharap guru-guru yang nantinya diterima melalui PPPK bisa diprioritaskan ditempatkan di Sekolah Rakyat sehingga beban mengajar tidak terlalu berat,” tegasnya.

Selain tenaga pengajar, Komisi D juga menyoroti pentingnya keberadaan wali asuh yang mendampingi siswa selama tinggal di asrama. Peran mereka dinilai tidak hanya mengawasi aktivitas harian, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.

Tak kalah penting, DPRD meminta layanan psikolog diperkuat mengingat para siswa berasal dari latar belakang sosial yang beragam dan harus beradaptasi dengan kehidupan berasrama.

“Kami juga berharap daya tampung Sekolah Rakyat terus ditingkatkan sehingga ke depan semua anak yang mendaftar bisa diterima dan tidak terkendala kuota,” ujar Mualim.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Rowosari, Ridho Irwanto, menjelaskan kebutuhan tenaga pengajar sebenarnya tidak terlalu jauh dari kondisi ideal.

Ia mengatakan tahun ajaran 2026/2027 diawali dengan 270 siswa, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jumlah itu akan bertambah setiap tahun seiring masuknya peserta didik baru.

“Di awal tahun ajaran ini kami menampung 270 siswa. Tahun depan jumlahnya tentu bertambah karena ada siswa baru dan kakak kelas,” katanya.

Ridho mengakui fase MPLS menjadi tantangan tersendiri karena seluruh siswa tinggal di asrama dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru.

“Ini masa yang sangat krusial. Anak-anak pasti mengalami homesick atau rindu keluarga. Karena itu kami membutuhkan dukungan dari orang tua agar proses adaptasi berjalan lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa orang tua sudah datang menjenguk anak selama MPLS berlangsung. Namun sekolah tetap mengimbau agar keluarga memberikan dukungan terhadap proses pembentukan karakter dan kemandirian siswa.

Ridho menegaskan jumlah guru saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan belajar mengajar karena ada kolaborasi antarguru dari berbagai jenjang.

“Sebenarnya bukan kekurangan guru yang signifikan. Operasional sekolah memang belum sepenuhnya ideal karena baru tahun pertama. Guru SMP dan SMA yang ada masih bisa saling mendukung,” jelasnya.

Meski demikian, pihak sekolah masih membutuhkan tambahan lima guru yang terdiri dari tiga guru SD, satu guru Pendidikan Agama, dan satu guru Seni.

“Yang kami butuhkan hanya lima guru, yakni tiga guru SD, satu guru agama, dan satu guru seni. Selebihnya masih bisa dibantu melalui sistem guru bantu,” ungkapnya.

Selama masa transisi hingga rekrutmen guru Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat pada September 2026, Dinas Pendidikan Kota Semarang telah menyiapkan tenaga guru bantu.

“Dinas Pendidikan siap mengirim guru bantu sampai rekrutmen dari kementerian selesai pada September nanti,” katanya.

Untuk pendampingan siswa di asrama, Ridho memastikan saat ini tersedia 17 wali asuh dengan rasio satu pendamping untuk 10 siswa. Jumlah tersebut akan bertambah setelah Direktorat Pendidikan mengirimkan 10 wali asuh tambahan.

“Wali asuh sudah ada dan kementerian juga sudah menyiapkan tambahan, jadi untuk pendampingan siswa kami pastikan aman,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Sekolah Rakyat telah bekerja sama dengan Puskesmas Rowosari untuk layanan medis, sementara pendampingan psikolog dilakukan bersama Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang.

“Kalau layanan psikolog kami bekerja sama dengan Unika. Ada layanan insidental sekaligus program pendampingan khusus bagi siswa,” jelas Ridho.

Sementara itu, pembangunan fisik Sekolah Rakyat hampir rampung. Saat ini pekerjaan hanya menyisakan tahap finishing sehingga beberapa fasilitas masih belum dapat digunakan secara penuh.

“Bangunan sudah selesai, sekarang tinggal tahap penyelesaian akhir. Karena itu masih ada beberapa area yang belum bisa diakses sampai proses finishing benar-benar selesai,” pungkasnya. (**)