AKSARAKINI.COM – Keterbatasan anggaran daerah dinilai bukan lagi sekadar hambatan pembangunan, melainkan menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi di sejumlah pemerintah kabupaten. Mulai dari menggandeng dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial (CSR), memperkuat digitalisasi layanan, hingga mengoptimalkan potensi pelabuhan dan pengelolaan sampah sebagai sumber pendapatan baru.
Berbagai strategi tersebut mengemuka dalam Dialog Otonomi Daerah pada peringatan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026). Forum bertema “Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah” itu menjadi ajang berbagi pengalaman antardaerah dalam menghadapi tantangan fiskal.
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, mengungkapkan wilayahnya yang memiliki luas sekitar 21 ribu kilometer persegi harus menjalankan pembangunan dengan kapasitas APBD yang terbatas. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, hingga media.
Menurut Gregorius, setiap organisasi perangkat daerah diminta menyusun program yang terukur agar dapat ditawarkan kepada perusahaan sebagai bagian dari program CSR.
“Kami tidak hanya bergantung pada APBD. Setiap dinas menyusun rencana kerja yang jelas sehingga perusahaan memiliki dasar untuk menyalurkan dana CSR bagi pembangunan daerah, mulai dari bidang kesehatan hingga pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai digitalisasi menjadi salah satu kunci memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masyarakat dapat memantau penerimaan pajak maupun belanja pemerintah secara lebih terbuka. Selain itu, berbagai layanan digital seperti pembayaran retribusi melalui QRIS dan pemanfaatan portal aset daerah dinilai mampu menekan potensi kebocoran anggaran.
“Semakin transparan pemerintah, semakin tinggi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu berdampak pada meningkatnya partisipasi dan penerimaan daerah,” kata Dony.
Peluang peningkatan pendapatan daerah juga dinilai masih terbuka melalui pengelolaan sektor maritim. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Liana Trisnawati, menyebut masih terdapat 441 pelabuhan pengumpan regional yang belum dikelola pemerintah kabupaten.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengajukan pengalihan pengelolaan pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru.
Selain itu, Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Setiyo Wibowo, mendorong pemerintah daerah mulai memandang pengelolaan sampah sebagai peluang ekonomi, bukan sekadar beban anggaran.
Ia menilai sampah yang selama ini menyerap biaya besar untuk pengangkutan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi apabila didukung ekosistem yang tepat.
“Pengelolaan sampah seharusnya tidak hanya menjadi beban APBD. Dengan sistem yang baik, sampah dapat diolah menjadi sumber pendapatan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, Apkasi mendorong pemerintah kabupaten memperkuat kemandirian fiskal melalui inovasi, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dengan sektor swasta, serta optimalisasi potensi daerah agar pembangunan tidak semata bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.(**)
Pos Terkait
Pos Terbaru
