Herlambang Soroti Cara Penyampaian Kritik Eks Ketua BEM UGM, Ajak Bangun Diskusi yang Konstruktif

AKSARAKINI.COM – Perdebatan mengenai kritik terhadap pemerintah kembali mencuat setelah pernyataan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Gerindra, Herlambang Prabowo, menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.

Menurut Herlambang, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi narasi yang memicu keresahan atau menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi dan tentu harus dijaga. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kritik itu disampaikan agar tetap memberikan ruang solusi, bukan justru menimbulkan kecemasan di masyarakat,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Herlambang menilai pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil nyata. Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan perlu dilihat secara utuh dan tidak hanya dari satu sisi.

Ia mencontohkan sejumlah agenda pemerintah yang berfokus pada penguatan ekonomi nasional, peningkatan kemandirian bangsa, hingga efisiensi pengelolaan anggaran negara. Kebijakan-kebijakan tersebut, kata dia, membutuhkan proses dan tidak bisa dinilai hanya dalam waktu singkat.

“Kita tentu boleh berbeda pendapat, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi proses yang sedang berjalan. Ada banyak program yang memang dirancang untuk jangka panjang,” katanya.

Selain substansi kritik, Herlambang juga menyoroti pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia menilai budaya demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kebebasan berbicara, tetapi juga oleh sikap saling menghormati antar pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Menurutnya, tradisi bangsa Indonesia selama ini mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai sarana mencari solusi atas berbagai persoalan.

“Keberanian menyampaikan pendapat harus diimbangi dengan sikap menghormati pihak lain. Dengan begitu, kritik akan lebih mudah diterima dan menjadi bahan evaluasi yang positif,” ujarnya.

Meski demikian, Herlambang menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan adanya kritik terhadap pemerintah maupun Presiden Prabowo Subianto. Justru, menurutnya, kritik yang argumentatif dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan yang belum optimal.

Ia berharap kalangan mahasiswa tetap mempertahankan tradisi intelektual sebagai agen perubahan dengan mengedepankan data, analisis, dan solusi dalam setiap kritik yang disampaikan.

“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. Karena itu kritik yang disampaikan sebaiknya tidak hanya menunjukkan persoalan, tetapi juga menawarkan gagasan untuk perbaikan,” katanya.

Di tengah perbedaan pandangan yang muncul, Herlambang juga membuka peluang dialog dengan berbagai kalangan, termasuk Tiyo Ardianto. Menurutnya, perbedaan pendapat seharusnya menjadi ruang untuk bertukar gagasan, bukan sumber perpecahan.

“Kalau ada kesempatan, saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang dialog dan saling mendengarkan,” tegasnya.

Ia berharap ruang publik dapat diisi dengan diskusi yang lebih produktif sehingga kritik yang berkembang tidak hanya menjadi perdebatan, tetapi juga menghasilkan solusi bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan bangsa.(**)